VENEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Sabtu malam, 26 September 2026, di Ruang Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut atas hasil evaluasi Gubernur Provinsi Bengkulu terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Perubahan APBD 2026 setelah dokumen Raperda mendapatkan hasil evaluasi dari pemerintah provinsi. DPRD bersama TAPD melakukan pencermatan terhadap berbagai catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebelum proses selanjutnya dilakukan.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP, didampingi Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayah, ST. Sejumlah pembahasan dilakukan bersama jajaran TAPD untuk memastikan seluruh hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP, mengatakan pembahasan bersama TAPD dilakukan secara menyeluruh terhadap hasil evaluasi Gubernur. Menurutnya, setiap catatan yang disampaikan perlu dicermati secara teliti agar penyempurnaan Raperda APBD-P 2026 dapat dilakukan dengan tepat.
“Kami bersama TAPD melakukan pembahasan secara mendalam agar catatan dari Gubernur dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan sesuai regulasi sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat,” ujar Parmin.
Dalam rapat tersebut, DPRD dan TAPD membahas sejumlah poin strategis yang berkaitan dengan penyempurnaan dokumen Raperda APBD-P 2026. Pembahasan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kesesuaian program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah memastikan program yang tercantum dalam Perubahan APBD tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, program prioritas daerah juga perlu disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan tersebut menjadi penting karena Perubahan APBD merupakan instrumen keuangan daerah yang digunakan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi selama tahun berjalan. Karena itu, setiap perubahan program dan anggaran harus memiliki dasar serta pertimbangan yang jelas.
Parmin menegaskan, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan proses penyusunan hingga penetapan Perubahan APBD berjalan sesuai tahapan. Hasil evaluasi Gubernur menjadi bagian penting yang harus ditindaklanjuti dalam rangka penyempurnaan dokumen anggaran.
“Melalui rapat ini tentunya kita membahas poin-poin strategis hasil evaluasi, baik dari aspek kepatuhan hukum, kesesuaian program prioritas, maupun proyeksi terhadap kemampuan keuangan daerah. Harapannya, seluruh proses dapat diselesaikan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku,” tandasnya.
Ia berharap pembahasan antara DPRD dan TAPD dapat menghasilkan penyempurnaan yang sesuai dengan hasil evaluasi pemerintah provinsi. Dengan demikian, proses Perubahan APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2026 dapat dilanjutkan sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Selain memastikan aspek regulasi terpenuhi, DPRD juga menekankan pentingnya agar kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program yang menjadi prioritas diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Rapat kerja tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian Raperda APBD-P 2026. DPRD bersama TAPD selanjutnya diharapkan dapat menuntaskan berbagai catatan hasil evaluasi sehingga Perubahan APBD dapat segera ditetapkan dan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2026.(Eren/ADV)
