VENEWS — Kondisi enam Pusat Pembantu (Pustu) di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Harapan, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dilaporkan mengalami kerusakan berat, mendapat perhatian dari DPRD Bengkulu Utara.
Enam fasilitas kesehatan tersebut masing-masing berada di Desa Tanjung Sari, Bukit Sari, Bangun Karya, Bukit Berlian, Tanjung Dalam, dan Pagardin. Kondisi bangunan yang mengalami kerusakan berat dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah, mengingat Pustu merupakan salah satu fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
Kerusakan fasilitas pelayanan kesehatan dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas sekaligus memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, masyarakat di wilayah pedesaan sangat membutuhkan keberadaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kecamatan maupun fasilitas kesehatan lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah, SE, mengatakan keberadaan Pustu memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Pustu menjadi salah satu fasilitas yang membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
Menurutnya, kondisi bangunan yang mengalami kerusakan berat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan perlu melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap kondisi Pustu, terutama fasilitas yang sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan rehabilitasi.
“Fasilitas Pustu ini memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat di desa. Karena itu, kondisi bangunan yang rusak berat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujar Hasdiansyah.
Ia menilai pendataan menjadi langkah penting untuk memastikan kebutuhan rehabilitasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan adanya data yang jelas, pemerintah dapat menentukan skala prioritas serta menyusun kebutuhan anggaran secara lebih terukur.
Hasdiansyah juga mendorong pemerintah daerah agar menyiapkan alokasi anggaran rehabilitasi bagi Pustu yang kondisinya sudah tidak layak. Namun, ia memahami bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat seluruh fasilitas yang rusak belum tentu dapat direhabilitasi secara bersamaan.
Karena itu, Pustu yang mengalami kerusakan paling berat dan memiliki tingkat kebutuhan pelayanan masyarakat yang tinggi perlu ditempatkan sebagai prioritas. Penentuan prioritas tersebut diharapkan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi teknis serta kondisi riil fasilitas di lapangan.
Hasdiansyah berharap Pustu yang sebelumnya telah dilaporkan mengalami kerusakan dan sudah masuk dalam usulan pemerintah dapat diperjuangkan untuk masuk dalam perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, persoalan fasilitas kesehatan yang rusak tidak hanya menjadi catatan dalam pendataan, tetapi memiliki tindak lanjut melalui proses penganggaran.
“Kalau memang ada ruang anggaran yang bisa kita intervensi untuk usulan rehab Pustu, tentu kita sepakat untuk mendorongnya,” katanya.
Menurutnya, rehabilitasi fasilitas kesehatan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Bangunan yang layak akan memberikan lingkungan pelayanan yang lebih aman dan nyaman bagi tenaga kesehatan maupun warga yang membutuhkan pelayanan.
DPRD Bengkulu Utara berharap Dinas Kesehatan bersama pemerintah daerah segera menyusun langkah tindak lanjut terhadap enam Pustu tersebut. Hasil pendataan, verifikasi kondisi bangunan, perhitungan kebutuhan rehabilitasi, hingga penyusunan prioritas anggaran perlu dilakukan secara jelas agar dapat menjadi dasar dalam pembahasan program pembangunan 2027.
Dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang terarah, DPRD berharap persoalan kerusakan Pustu di Kecamatan Ulok Kupai dapat ditangani secara bertahap. Perbaikan fasilitas tersebut diharapkan mampu memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas yang aman, layak, dan memadai. (Eren/ADV).
