VENEWS – Minimnya akses listrik masih menjadi persoalan serius yang dihadapi sebagian masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah yang berada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Napal Putih, Padang Jaya, Air Napal, dan Pinang Raya. Pemerataan jaringan listrik dinilai perlu segera menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah bersama pihak terkait.
Keterbatasan akses terhadap jaringan listrik membuat sebagian masyarakat di wilayah tersebut belum dapat menikmati penerangan secara maksimal. Ratusan kepala keluarga disebut masih menghadapi persoalan kelistrikan, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik secara memadai.
Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagian warga masih mengandalkan sumber penerangan alternatif seperti lampu minyak tanah maupun genset. Kondisi tersebut tentunya menambah beban pengeluaran masyarakat karena operasional genset membutuhkan bahan bakar dan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Lembaga legislatif daerah mendorong pemerintah agar segera mempercepat realisasi program Listrik Desa atau Lisdes sebagai salah satu upaya membuka akses listrik bagi masyarakat yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan kelistrikan secara optimal.
Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka membahas percepatan pemerataan akses listrik. Rakor tersebut menjadi bagian penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah daerah, PLN, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.
Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nurhidayah, ST, menegaskan bahwa keberhasilan program Lisdes tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan sinergi lintas sektor agar setiap tahapan program, mulai dari pendataan wilayah, penyusunan perencanaan, pembangunan jaringan hingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara terarah.
“Penting adanya komitmen bersama dan sinergi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, pihak PLN, camat hingga kepala desa dalam mendukung program kelistrikan ini,” ujar Ichram.
Menurut Ichram, ketersediaan listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Listrik tidak lagi dapat dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat.
Ketersediaan listrik juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, pendidikan anak-anak, akses terhadap informasi dan teknologi, serta pelayanan publik di wilayah pedesaan. Karena itu, ketimpangan akses listrik dikhawatirkan dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antara wilayah yang telah mendapatkan layanan listrik dengan daerah yang masih mengalami keterbatasan.
DPRD Bengkulu Utara meminta agar program Lisdes tidak berhenti pada rapat koordinasi maupun sebatas perencanaan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait dinilai perlu menindaklanjuti hasil rakor dengan langkah konkret, termasuk memastikan kesiapan anggaran, data wilayah yang membutuhkan jaringan listrik, serta perencanaan teknis pembangunan.
Selain itu, pengawalan terhadap pelaksanaan pembangunan jaringan juga dinilai penting agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah kecamatan dan desa diharapkan turut aktif menyampaikan kondisi riil di lapangan sehingga kebutuhan kelistrikan dapat dipetakan secara lebih akurat.
Ichram berharap sinergi antara Pemkab Bengkulu Utara, PLN, DPRD, kecamatan dan pemerintah desa dapat mempercepat penyelesaian persoalan listrik di empat kecamatan tersebut. Menurutnya, pemerataan listrik akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat.
“Semoga dengan adanya rakor yang digelar pemerintah daerah, krisis listrik di Bengkulu Utara yang menjadi kebutuhan utama masyarakat ini dapat segera teratasi,” harap Ichram. (Eren/ADV).
