VENEWS – Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) secara besar-besaran oleh Pemerintah Pusat memicu gejolak keuangan serius di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Defisit anggaran yang mencapai Rp1,9 triliun memaksa pemerintah daerah bergerak cepat mencari sumber pendapatan baru melalui optimalisasi 7 sektor pajak daerah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sumsel Dapil I Abdullah Taufik, SE, MM, saat menjawab kritik civitas akademika Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang dalam sesi dialog Reses Masa Sidang VI Tahun 2026, Jumat (3/7/2026).
Turbulensi Fiskal Akibat Pemotongan TKDDi hadapan mahasiswa dan dosen yang mempertanyakan mandeknya realisasi pembangunan hasil Musrenbang, Taufik membeberkan kondisi riil keuangan daerah saat ini.
“Kita harus terbuka mengenai kondisi yang ada. Anggaran kita sempat mengalami turbulensi fiskal akibat adanya pemotongan Dana Transfer ke Daerah yang sangat luar biasa dari Pemerintah Pusat. Untuk Sumsel saja, pemotongannya mencapai Rp1,9 triliun,” ujar Taufik.
Ia mengatakan, pemotongan tersebut berdampak besar karena rencana program yang sudah disusun menjadi berantakan akibat pengurangan sepihak dari pusat.Selain itu, Taufik menyoroti ketimpangan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Berdasarkan data rapat bersama SKK Migas, produksi minyak bumi di Sumsel mencapai 50 juta barel per tahun dengan nilai perputaran ekonomi Rp26 triliun per tahun.
“Namun ironisnya, daerah kita hanya mendapatkan bagian sekitar Rp15 miliar atau cuma sekitar 3 persen melalui skema DBH saat ini. Harusnya Sumsel bisa mendapatkan ratusan miliar rupiah,” katanya
.Ia menambahkan, persoalan ini telah disampaikan ke kementerian terkait. Namun penilaian dari empat kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup justru berujung pada pengurangan.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah harus benar-benar melihat skala prioritas, mana program yang harus didahulukan,” tambahnya.
Optimalisasi 7 Sektor Pajak dan Isu InfrastrukturDi tengah tekanan fiskal, pemerintah daerah menggenjot potensi pendapatan baru melalui 7 sektor pajak daerah.
Di antaranya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat, air permukaan, kelapa sawit, hingga sektor mineral dan batubara.Keterbatasan fiskal ini juga berimbas pada penanganan infrastruktur jalan.
Menanggapi keluhan kerusakan jalan di kawasan Plaju dan ancaman truk besar di jalur Pelabuhan Tanjung Api-Api, Anggota DPRD Sumsel Aryuda Perdana Kesuma, S.Sos, menyarankan koordinasi intensif dengan Pemerintah Kota Palembang untuk jalan kota.
Sementara untuk jalur TAA, Aryuda menyebut tingginya mobilitas kendaraan berat terjadi karena banyak proyek pembangunan regional yang sedang berjalan masif di kawasan Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat.
Soroti Literasi Anak dan Sistem KelulusanTekanan sosiologis juga terjadi di sektor pendidikan. Anggota DPRD Sumsel Muhammad Toha, S.Ag, menanggapi keluhan merosotnya literasi anak dan adanya siswa SMP yang belum bisa membaca akibat sistem kelulusan otomatis.“Di tengah kondisi apa pun, aturan ketat tetap harus dijalankan. Sistem saat ini sebenarnya masih memungkinkan siswa untuk tidak naik kelas, terutama jika mereka tidak mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan serta berdasarkan catatan absensi yang buruk,” tegasnya.Sebagai solusi, Toha menawarkan metode ‘Satu Bulan Bisa Baca’ melalui bukunya. Dengan konsistensi membaca 15 menit setiap hari, ia optimis masalah buta aksara pada anak dapat teratasi.(ril)
