VENEWS – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan yang menuding adanya dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk pembelian mobil dinas baru senilai Rp3,5 miliar oleh Bupati Joncik Muhammad.
Melalui kuasa hukumnya, Rizki A. Saputra, S.H., M.H., Pemkab menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar dan telah menyesatkan publik.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, 4 April 2026, Rizki menyebut pemberitaan itu tendensius, politis, dan tidak didukung data akurat.
Ia menegaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas telah dibatalkan jauh sebelum isu mencuat.
“Anggaran yang semula dialokasikan untuk kendaraan dinas dialihkan untuk pembayaran kewajiban kepada BPJS Kesehatan,” tegasnya.
Sebagai langkah prioritas, Pemkab Empat Lawang mengalokasikan sekitar Rp10 miliar untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat.
Kebijakan ini berdampak langsung pada kembalinya akses layanan kesehatan bagi ribuan warga yang sebelumnya terkendala tunggakan.
“Langkah ini adalah komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan kepentingan publik di atas fasilitas pemerintahan,” ujar Rizki.
Rizki juga menepis anggapan bahwa Bupati Joncik Muhammad menikmati fasilitas mewah. Menurutnya, sang bupati justru menggunakan kendaraan pribadi dalam kesehariannya sebagai bentuk efisiensi belanja daerah.
“Harusnya ini menjadi contoh bagi kepala daerah lain,” tambahnya.
Belum genap 100 hari masa kerja, Bupati Joncik Muhammad disebut telah melakukan berbagai terobosan strategis yang menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat.
Sejumlah capaian mendapat apresiasi dari media nasional, termasuk suksesnya pelaksanaan Pertemuan Daerah (PEDA) XVI Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumatera Selatan serta langkah konkret pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan.
Menutup klarifikasinya, Rizki menghimbau pengamat dan lembaga terkait untuk mengedepankan verifikasi data sebelum menyampaikan pernyataan ke publik. Pemkab Empat Lawang, katanya, tetap berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(ril)
