Beranda Peristiwa Kemendagri Bahas Polemik PBB-P2 Yayasan IGM, Transparansi Laporan Keuangan Jadi Sorotan Utama

Kemendagri Bahas Polemik PBB-P2 Yayasan IGM, Transparansi Laporan Keuangan Jadi Sorotan Utama

2
0

VENEWS — Polemik pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi Yayasan Indo Global Mandiri (IGM) akhirnya dibahas dalam rapat koordinasi tingkat nasional di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, itu menghadirkan seluruh pihak terkait. Dari Pemerintah Kota Palembang hadir Asisten III, Kepala Bapenda Dr. Hj. Jamiah Haryanti, S.H., M.H., Sekretaris Badan, jajaran Bapenda, serta Inspektorat Kota Palembang.

Hadir pula Direktur Pendapatan Kemendagri, pihak IGM Marzuki Ali, perwakilan Kementerian Keuangan, APEKSI, APDASI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapenda DKI Jakarta, dan Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Rapat ini menjadi penting karena menyangkut keadilan fiscal, apakah sebuah yayasan pendidikan besar boleh dibebaskan dari PBB, sementara 99 lembaga pendidikan swasta lainnya di Palembang tetap membayar?

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Prof. Budi, menegaskan satu prinsip penting, tuntutan pembebasan pajak tanpa kesediaan untuk diaudit wajar memicu penolakan dari pemerintah daerah.

Menurutnya, pembebasan pajak tidak bisa hanya didasarkan pada status Yayasan,dibutuhkan pendekatan berbasis akal sehat dan bukti yang transparan.

Ia menyampaikan tiga syarat mutlak bagi yayasan pendidikan yang ingin mendapatkan perlakuan khusu, Laporan keuangan yang telah diaudit wajib dipublikasikan, termasuk rincian alokasi sisa lebih selama 4 tahun terakhir.

Harus ada pemisahan absolut antara rekening yayasan pendidikan dengan rekening unit usaha atau PT milik yayasan.

Dilarang keras memberikan honorarium tidak wajar kepada pengurus yayasan.

Perwakilan Kementerian Keuangan memberikan penegasan yuridis yang menjadi kunci dalam rapat tersebut.

Dalam ketentuan yang berlaku, pengecualian hanya diberikan untuk lembaga yang “semata-mata untuk melayani kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

”Kata “semata-mata” ditegaskan harus digarisbawahi. Artinya, jika sebuah yayasan masih memiliki aktivitas yang berorientasi keuntungan, memiliki unit usaha, atau mengelola dana investasi, maka syarat pengecualian itu gugur.

Pembanding menarik datang dari Bapenda DKI Jakarta, di DKI, lembaga pendidikan tetap dipungut PBB-P2, namun diberikan diskon sebesar 50 persen.

Jika lembaga pendidikan meminta potongan lebih dari 50 persen, mereka wajib menyerahkan laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Model ini dinilai lebih adil, negara tetap memberi insentif, tetapi transparansi tetap menjadi harga yang harus dibayar.

Kepala Bapenda Kota Palembang, Dr. Hj. Jamiah Haryanti, memaparkan kronologi dan temuan yang membuat pihaknya bersikap hati-hati.

Pertama, Bapenda pernah meminta audit Inspektorat, namun saat itu, IGM tidak bersedia menyerahkan laporan keuangan.

Pihak yayasan hanya memberikan satu lembar tulisan berisi sisa hasil usaha.

Kedua, baru sekitar satu minggu lalu, IGM menyerahkan laporan keuangan kepada Bapenda. Namun laporan itu tidak dilengkapi Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), sehingga angka-angka di dalamnya tidak dapat ditelusuri lebih lanjut.

Ketiga, dalam laporan tersebut terdapat dana investasi jangka panjang dan dana untuk pembayaran PBB.
Namun data di Bapenda menunjukkan tidak ada pembayaran PBB yang tercatat.

Keempat, yang paling disorot, penerimaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2025 tidak disajikan sebagai pendapatan dalam laporan keuangan IGM.

Padahal, IGM menerima dana BOSP yang cukup besar dari jenjang TK, SD, dan SMP dari Pemerintah Kota Palembang.

“Pengecualian PBB-P2 harus ada dasar yang kuat. Kami tidak bisa memberikan pengecualian hanya berdasarkan klaim sepihak,” ujar Jamiah dalam rapat tersebut.

Ia juga menegaskan, sebanyak 99 lembaga pendidikan swasta di Kota Palembang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi semuanya membayar PBB kepada Pemerintah Kota Palembang.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyatakan akan melaporkan hasil pertemuan ini kepada Ketua APEKSI untuk menjadi bahan sikap bersama pemerintah kota se-Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak memberikan tanggapan dalam rapat tersebut.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan final. Hasil pertemuan masih akan disimpulkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Palembang menyatakan menghormati proses tersebut dan menunggu sikap resmi dari Kemendagri.(rili)

Artikulli paraprakKapolda Sumsel Pimpin Program Belida di Komplek Pakri, Dukung Gerakan Indonesia ASRI

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini