VENEWS Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palembang, Kgs. H. Sulaiman Amin, membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah melalui aplikasi SIEPRA (Sistem Informasi Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran) Triwulan III Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Parameswara, Kamis (24/9/2026), tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Palembang memperkuat pengawasan, evaluasi, serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran daerah.
Dalam kegiatan tersebut, evaluasi tidak hanya diarahkan pada tingkat realisasi anggaran, tetapi juga terhadap capaian output dan outcome dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah.
“Realisasi anggaran yang tinggi harus diikuti dengan pencapaian target kinerja dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, capaian kinerja harus didukung data dan informasi yang jelas, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sulaiman Amin.
Ia menekankan, seluruh perangkat daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap target dan realisasi kinerja masing-masing program dan kegiatan, termasuk realisasi fisik dan keuangan serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Menurutnya, evaluasi juga harus mampu mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk langkah tindak lanjut dan upaya perbaikan yang telah maupun akan dilakukan.
“Setiap permasalahan yang muncul di lapangan harus segera dikomunikasikan agar dapat ditindaklanjuti. Koordinasi antarperangkat daerah juga perlu diperkuat sehingga target realisasi fisik dan keuangan dapat dicapai secara tepat waktu dan berkualitas,” katanya.
Sulaiman menjelaskan, monitoring dan evaluasi melalui SIEPRA diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pembangunan, mulai dari tingkat pencapaian target, kendala yang dihadapi, hingga manfaat program bagi masyarakat Kota Palembang.
Dengan demikian, laporan yang disampaikan melalui SIEPRA tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga dapat menjadi instrumen evaluasi dan bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya validasi terhadap seluruh data yang disampaikan dalam pelaporan. Setiap informasi harus melalui proses pemeriksaan untuk memastikan data yang digunakan dalam evaluasi memiliki tingkat akurasi dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang disampaikan harus benar-benar diperiksa dan divalidasi. Jangan sampai laporan hanya memenuhi aspek administratif, tetapi tidak menggambarkan kondisi dan capaian yang sebenarnya,” tegasnya.
Monitoring dan evaluasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari pengawasan terhadap percepatan realisasi anggaran, baik APBN belanja kementerian/lembaga maupun APBD Kota Palembang. Penyerapan anggaran akan dipantau dan dilaporkan secara berkala melalui sistem yang terintegrasi.
Selain realisasi fisik dan keuangan, kondisi inflasi juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam melihat indikator penyerapan anggaran perangkat daerah. Karena itu, pelaksanaan anggaran diharapkan tetap memperhatikan dampaknya terhadap kondisi perekonomian daerah.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Kep.292/M.PPN/2022 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
Sulaiman berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pembangunan.
“Kita berharap melalui monitoring dan evaluasi ini dapat dihasilkan laporan yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi bahan untuk memperbaiki kualitas pembangunan Kota Palembang ke depan,” pungkasnya. (*)
