VENEWS — Keberadaan ratusan tiang jaringan internet atau WiFi yang berdiri di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa kejelasan perizinan mulai mendapat sorotan DPRD Bengkulu Utara. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama menyangkut legalitas pemasangan, pemanfaatan ruang, serta potensi kontribusi terhadap daerah.
Tiang-tiang jaringan internet tersebut diketahui tersebar di sejumlah kecamatan. Berdasarkan informasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bengkulu Utara, terdapat lima kecamatan yang keberadaan tiang jaringan internetnya belum tercatat memiliki izin di daerah.
Kelima wilayah tersebut yakni Kecamatan Arma Jaya, Air Besi, Hulu Palik, Kerkap, dan Tanjung Agung Palik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pemasangan serta pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang menggunakan ruang publik maupun lahan masyarakat.
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, S.IP, mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai status perizinan seluruh tiang jaringan internet tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa setiap infrastruktur yang beroperasi di wilayah Bengkulu Utara harus memiliki kejelasan legalitas dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Saya kurang begitu tahu, tapi kalau hal tersebut beroperasi di Bengkulu Utara tentunya minimal harus izin yang punya daerah,” ujar Parmin.
Menurut Parmin, persoalan mengenai ada atau tidaknya kontribusi terhadap pendapatan daerah juga perlu dilihat berdasarkan kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). DPRD tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan penjelasan resmi dari instansi yang membidangi persoalan tersebut.
“Kalau hal tersebut bisa menghasilkan atau tidaknya, yang paham OPD pembidangan,” katanya.
Meski demikian, DPRD Bengkulu Utara membuka ruang untuk memanggil OPD terkait guna meminta penjelasan secara menyeluruh apabila persoalan tersebut dinilai penting dan menjadi perhatian masyarakat. Pemanggilan tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui dasar perizinan, mekanisme pengawasan, hingga aspek kontribusi terhadap daerah.
“Kalau hal tersebut penting, kami siap panggil OPD terkait. Yang lebih cepat ada surat aduan dari masyarakat,” tegas Parmin.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bengkulu Utara, Budi Sampurno, sebelumnya juga telah memberikan penjelasan mengenai status perizinan tiang jaringan internet. Menurutnya, untuk lima kecamatan tersebut belum ditemukan perizinan yang tercatat pada DPMPTSP.
Berbeda dengan lima wilayah tersebut, perizinan jaringan internet diketahui telah tercatat di beberapa wilayah lainnya di Bengkulu Utara, di antaranya Kecamatan Arga Makmur, Putri Hijau, dan Ketahun.
Kondisi ini membuat persoalan keberadaan tiang jaringan internet di lima kecamatan tersebut semakin perlu diperjelas. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah seluruh pemasangan telah memenuhi persyaratan teknis, tata ruang, persetujuan penggunaan lahan, serta ketentuan perizinan yang berlaku.
Secara umum, pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak hanya menyangkut pemasangan fisik tiang, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan ruang dan lahan serta aspek keselamatan masyarakat. Karena itu, pengawasan pemerintah daerah diperlukan agar pemasangan infrastruktur tidak dilakukan tanpa prosedur yang jelas.
DPRD Bengkulu Utara pun mendorong agar persoalan tersebut tidak berhenti pada pendataan semata. OPD terkait dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah tiang yang terpasang, siapa penyelenggaranya, status perizinannya, lokasi pemasangan, serta apakah terdapat kewajiban atau kontribusi tertentu kepada daerah.
Dengan adanya kejelasan tersebut, masyarakat dapat mengetahui bahwa pembangunan jaringan internet di Bengkulu Utara berlangsung sesuai aturan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dapat memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur di wilayahnya memiliki dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.(Eren/ADV).
