VENEWS Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta potensi cuaca ekstrem di tahun 2026, Pemerintah Kota Palembang memperkuat kesiapsiagaan secara menyeluruh.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan bahwa langkah antisipasi dilakukan sejak dini, mulai dari pembentukan tim tanggap bencana hingga tingkat kecamatan hingga koordinasi lintas OPD.
Hal itu disampaikan Ratu Dewa saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan sekaligus reaktivasi desk Karhutla nasional tahun 2026 yang digelar di halaman Griya Agung, Rabu (6/5/2026).
“Apel kesiapsiagaan ini menjadi langkah penting dalam mengantisipasi Karhutla, termasuk potensi kiriman asap dari daerah lain. Kita sudah siapkan tim tanggap bencana dari tingkat kecamatan hingga OPD,” ujar Ratu Dewa.
Ia juga menekankan pentingnya peran aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dalam memperkuat mitigasi serta respons cepat terhadap potensi kebakaran.
Apel tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Djamari Chaniago, didampingi Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.
Kegiatan ini ditandai dengan pemeriksaan personel dan peralatan, reaktivasi desk koordinasi nasional, serta simulasi penanggulangan karhutla secara terpadu.
Dalam arahannya, Menko Djamari menegaskan bahwa reaktivasi desk Karhutla menjadi pembeda utama tahun ini, guna memperkuat sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga dunia usaha dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, dan pemulihan pasca-karhutla.
“Presiden memberikan perhatian besar terhadap penanganan karhutla. Capaian yang sudah diraih harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Kita tidak boleh lengah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti Sumatera Selatan sebagai wilayah strategis dengan tingkat kerawanan tinggi, mengingat karakteristik lahan gambut, area perkebunan luas, serta riwayat kebakaran yang berulang.
Kendati begitu, tren karhutla menunjukkan penurunan signifikan, dari 15.422 hektare pada 2024 menjadi 5.939 hektare di 2025, dan hanya sekitar 79 hektare pada periode Januari–April 2026.
“Penurunan ini patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita terlena. Justru harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih disiplin dan terpadu,” ujar Djamari.
Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan memasuki musim kemarau pada April hingga Juni 2026. Khusus Sumatera Selatan, musim kemarau diprediksi mulai Mei, dengan 12 kabupaten/kota masuk kategori rawan karhutla.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta memastikan seluruh perangkat siap, mulai dari operasional posko siaga, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air, hingga sistem komando lapangan yang efektif. Selain itu, integrasi data dan pelaporan cepat juga menjadi kunci utama dalam penanganan titik panas.
Menko juga mengingatkan peran dunia usaha agar turut bertanggung jawab dalam pencegahan karhutla di wilayah operasional masing-masing.
“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan sumber persoalan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan awal penanggulangan karhutla senilai Rp2,8 miliar, berupa motor trail pemadam, mesin pompa, serta perlengkapan pelindung diri bagi personel.
Apel kesiapsiagaan ini ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla terintegrasi, sebagai bentuk kesiapan seluruh elemen dalam menghadapi musim kemarau 2026 secara lebih cepat, tanggap, dan terpadu. (*)
