VENEWS– Gelombang kemarahan warga Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin, akhirnya pecah ke ranah hukum.
Setelah lebih dari satu dekade mengeluhkan layanan air bersih yang tak kunjung membaik, mereka melayangkan somasi resmi kepada PERUMDA PDAM Tirta Betuah Banyuasin pada Senin, 2 Maret 2026.
Langkah ini menjadi simbol perlawanan warga terhadap pelayanan publik yang dinilai gagal memenuhi hak dasar masyarakat.
Debit Sariansyah, kuasa hukum warga dari LBH Ganta Keadilan Sriwijaya, menegaskan bahwa somasi ini bukan sekadar teguran administratif.
“Ini puncak kemarahan warga. Lebih dari 10 tahun tidak ada perubahan berarti dalam pelayanan air bersih. Melalui somasi ini kami memberi tenggat waktu tujuh hari kepada PDAM untuk memberikan klarifikasi resmi,” ujarnya tegas.
Surat somasi itu ditembuskan ke Pemerintah Kabupaten Banyuasin, DPRD Banyuasin, dan Ombudsman RI sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik.
Dedison (51), perwakilan warga Kenten Laut, mengungkapkan kondisi yang dialami masyarakat:
– Air hanya mengalir tiga kali dalam sebulan, rata-rata selama tiga jam saja.
– Pada Februari 2026, aliran air tercatat hanya sekali, tepatnya pada 21 Februari.
– Air yang keluar sering keruh dan berbau, jauh dari standar layak konsumsi.
Kondisi ini memaksa warga mencari alternatif: membeli air galon, menampung pasokan seadanya, hingga mengatur ulang kebutuhan rumah tangga.
“Kami tidak muluk-muluk, hanya ingin air bersih mengalir setiap hari,” kata Dedison penuh harap.
Direktur Utama PDAM Tirta Betuah Banyuasin, Hendra Gunawan, mengakui pihaknya telah menerima somasi tersebut.
“Iya, kita sudah menerima surat somasi dari warga Kenten Laut melalui kuasa hukumnya dan sesegera mungkin akan dijawab,” ujarnya.
Hendra juga mengakui distribusi air bersih di sejumlah wilayah Banyuasin masih belum optimal. Bahkan, kantor PDAM sendiri di Pangkalan Balai mengalami hal serupa: air hanya mengalir dua kali seminggu.
Ia berharap dengan masuknya investor dan dukungan pemerintah, pelayanan air bersih dapat ditingkatkan.(ril)
