VENEWS – Pemerintah Kota Palembang mengambil langkah tegas dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem yang diprediksi meningkat pada awal tahun 2026.
Selasa (9/12/2025) melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 18 kecamatan, Pemerintah Kota Palembang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusun strategi kesiapsiagaan terpadu untuk mengantisipasi dampak buruk dari bencana alam.
Langkah ini diambil sebagai respons atas serangkaian bencana yang melanda tiga wilayah di Pulau Sumatera beberapa pekan terakhir, termasuk tanah longsor, curah hujan ekstrem, dan luapan sungai yang menyebabkan kerusakan infrastruktur serta mengancam keselamatan warga.
Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Sekretariat Kota Palembang ini dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ichsanul Akmal.
Dalam arahannya, Ichsanul menegaskan bahwa meskipun kondisi Kota Palembang saat ini masih dalam kategori normal, langkah antisipatif harus segera diambil.
“Kita tidak boleh lengah. Posko kewaspadaan bencana alam akan segera diaktifkan di seluruh kelurahan. Ini adalah bentuk kesiapsiagaan kita terhadap potensi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu,” ujar Ichsanul.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk kerja sama erat dengan TNI dan Polri dalam upaya penanggulangan bencana. “Kita harus bergerak bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Koordinasi dan komunikasi adalah kunci,” tambahnya.
Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Pemerintah Kota Palembang mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menjalin kerja sama intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan informasi cuaca secara cepat dan akurat melalui media sosial dan kanal digital lainnya.
“Nanti untuk informasi lebih lanjut, kepada dinas terkait agar bekerja sama dengan BMKG guna memberikan informasi seputar cuaca ke media sosial. Selain itu, laporan dari lapangan bisa dirilis secara real time oleh BMKG sehingga masyarakat bisa mengetahui ramalan cuaca harian,” jelas Ichsanul.
Kepala BPBD Kota Palembang, Ahmad Furqon, menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus terlibat aktif dalam sistem penanggulangan bencana. Ia juga mendorong para camat dan lurah untuk segera mengaktifkan posko kewaspadaan di wilayah masing-masing.
“Ini bukan hanya tugas BPBD, tapi tanggung jawab bersama. Semua OPD harus bersatu dalam satu kesatuan sistem penanggulangan bencana,” tegas Furqon.
Ia juga menjelaskan bahwa BPBD telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, termasuk armada pemadam kebakaran dengan mesin pompa, serta mesin senson yang tersedia di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan).
“Kami juga akan memberikan tautan khusus yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memantau kesiapsiagaan sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Furqon menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pemetaan risiko secara cermat dan penggunaan teknologi digital sebagai alat peringatan dini. Ia berharap Kominfo dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi terkini kepada masyarakat.
“Kami mengharapkan kepada dinas terkait, Kominfo, untuk bekerja sama dengan BMKG, BPBD, serta OPD lainnya agar melakukan pemetaan secara cermat. Gunakan media elektronik dan sosial sebagai alat peringatan dini secara real time,” pungkasnya.
Langkah proaktif Pemerintah Kota Palembang ini menunjukkan keseriusan dalam membangun kota yang tangguh terhadap bencana.
Dengan kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan masyarakat, diharapkan Palembang mampu menghadapi tantangan cuaca ekstrem yang kian tak terduga akibat perubahan iklim global.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, dan aktif melaporkan potensi bahaya di lingkungan sekitar. Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen kota.(ril)
