VENEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, membuka kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Kota Palembang Tahun 2025 di Hotel Harper pada Kamis (27/11/2025).
Kegiatan ini menjadi sorotan utama karena fokusnya pada penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal program-program strategis.
Mengusung tema “Optimalisasi Peran APIP dalam Memperkuat Pengawasan Program Strategis Nasional dan Program Unggulan Daerah di Pemerintah Kota Palembang Tahun 2026,” Sekda Aprizal Hasyim menyampaikan apresiasi tinggi kepada Inspektorat Kota Palembang.
Dalam sambutannya, Sekda Aprizal menekankan forum strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia menyoroti tantangan pemerintahan daerah yang menuntut kerja lebih cermat, terbuka, dan berintegritas.
“Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga mitra strategis yang membantu perangkat daerah memperbaiki sistem, memperkuat kepatuhan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Aprizal.
Sekda juga berharap dengan kegiatan ini melahirkan sinergi yang lebih solid antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah.
Ia memberikan penekanan khusus pada tindak lanjut hasil pengawasan.
Dia mengajak seluruh jajaran menjadikan hasil pengawasan sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja, bukan sebagai beban.
Apabila terdapat temuan, hal tersebut harus menjadi dasar untuk memperbaiki mekanisme kerja, memperkuat budaya integritas, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Palembang.
Sekda Aprizal juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk responsif terhadap rekomendasi pengawasan dan memperkuat pengendalian internal.
“Upaya ini bagian dari tekad bersama untuk menghadirkan pemerintahan Kota Palembang yang bersih, berintegritas, dan layak menjadi teladan,” tegasnya.
Sementara Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti mengatakan, Inspektorat kini berfokus pada pembinaan dan pencegahan demi perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mungkin masih ada perangkat daerah yang merasa takut atau khawatir berlebihan terhadap proses pengawasan yang dilakukan Inspektorat,” ujarnya.
Untuk itu, sambung Jamiah, pihaknya akan menghilangkan stigma negatif tersebut.
“Kami melakukan pengawasan di tahun 2025 ini dengan tujuan yang lebih bermanfaat. Kami ingin membina, supaya ada perbaikan. Jadi, sebelum ada masalah kami sudah melakukan pencegahan,” tukasnya. (*)
