VENEWS.ID- Reses tahap 1 yang dilakukan tujuh anggota DPRD Sumsel dapil Palembang 2 berlanjut ke tiga titik. Yakni ke PT Pusri Palembang, kecamatan Sematang Borang dan Sako.
Koordinator dapil Palembang 2, Hj Zaitun SH MKn bersama H Nopianto SSos MM, Ir Zulkipli Kadir, H Yansuri SIP, HM Anwar Syadat SSi MSi, Fajar Febriansyah ST MIKOM dan Tamtama Tanjung menyerap banyak aspirasi. Juga keluhan dan masukan dari berbagai pihak yang hadir.
Saat reses ke Pusri, mereka disambut Direktur Keuangan dan Umum PT Pusri, Syaifullah Lasindrang, serta Direktur Operasi, Filius Yuliandi. Juga dihadiri masyarakat sekitar lingkungan PT Pusri. Pertemuan bertempat Learning Center Kompleks PT Pusri Palembang.
Terkait pembangunan pabrik Pusri 3B, Hambali (Ketua RT 10), Herman Syarif (Ketua RT 11), dan Suharto (Ketua RW 08) berharap warga di ring 1 Pusri bisa diberdayakan dalam proyek senilai Rp 10,25 triliun itu.
Mereka berharap Pusri dapat membuka peluang kerja untuk tenaga lokal sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Warga juga mengeluhkan jalan yang rusak dan ancaman banjir yang kerap melanda.
Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Nopianto SSos MM menyambut baik aspirasi masyarakat. “Revitalisasi pabrik Pusri 3B bukan hanya untuk meningkatkan produksi pupuk nasional. Tapi harus membawa manfaat langsung bagi warga sekitar, terutama dalam hal rekrutmen tenaga kerja,” ujarnya.
Direktur Operasi PT Pusri, Filius Yuliandi, memastikan bahwa pihaknya terus memonitor pelibatan tenaga kerja lokal. “Kami telah meminta PT Adhi Karya untuk memprioritaskan pekerja lokal,” katanya. Ia menambahkan, Pusri juga mengedepankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Direktur Keuangan Dan Umum, Syaifullah Lasindrang menjelaskan, dari total anggaran CSR sebesar Rp 27 miliar, sekitar 80 persen difokuskan untuk wilayah Sumsel. Reses berlanjut ke kecamatan Sematang Borang. Anggota dewa dapil Palembang 2 ini bertemu warga, bahas sejumlah permasalahan krusial. Mulai isu pendidikan, banjir, dan infrastruktur yang selama ini jadi keluhan.
“Meski memiliki prestasi akademik yang baik, zonasi menjadi penghalang utama bagi mereka,” kata ketua RT di Sematang Borang, Balqis. Ketua RT lain, Brotoseno menambahkan, sejak 2007, Sematang Borang tidak memiliki SMA atau SMK Negeri. “Anak-anak kami harus bersekolah jauh ke kecamatan lain, ini tidak adil,” tegas Brotoseno.(ril)
