VENEWS.ID- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (29/1/2024) pagi melakukan reses tahap pertama.
Dapil 1 meliputi, Kecamatan Ilir Barat (IB) 1, IB 2, Bukit Kecil, Gandus, Seberang Ulu (SU) 1, SU 2, Kertapati, Plaju dan Kecamatan Jakabaring ini difokuskan di Puskesmas Pajko Palembang Kecamatan IB 1, guna menyerap aspirasi masyarakat melalui reses yang digelar.
Tampak dalam reses itu, Dr. Hj. R. A. Anita Noeringhati, SH., MH dari Partai Golkar, H. Yudha Rinaldi dari Partai PDI Perjuangan, Prima Salam, SH. MM dari Partai Gerindra, H. Chairul S. Matdiah, SH., M.H. Kes Partai Demokrat, H. Kartak, S.A.S., SE Partai Kebangkitan Bangsa, Mgs. H. Syaiful Fadli, ST., MM Partai Keadilan Sejahtera.
Sementara itu, H. Syaiful Fadli, ST., MM dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku, banyak sekali hal yang disampaikan masyarakat dalam reses itu.
Mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga stunting.
“KIS, PKH yang masih menjadi PR, Alhamdulillah disini tadi terkait Stunting kita mendapatkan data masih banyak terdapat anak-anak yang Stunting,” katanya.
Bahkan, katanya banyak hal yang disampaikan dalam reses kali ini, masalah kesehatan masih mendominask, yaitu masih banyak masyarakat yang belum memiliki kartu KIS dan Stunting.
“Kita sudah diskusi dengan Kadinkes Palembang,dan sudah dialokasikan dana untuk kesehatan, seperti posyandu yang tersebar telah dianggarkan Rp 1,2 M,” jelasnya.
Posyandu menjadi kunci utama dalam pengentasan stunting, terlebih anggaran yang dikucurkan cukup besar.
“Anggaran ini untuk pos posyandu turun di posyandu atau anggaran ini macet, ini yang harus dikawal media,karena posyandu ini bersentuhan langsung dengan balita dan ibu hamil,” tegasnya.
Sementara itu, KIS juga banyak ditemukan warga belum memiliki kartu sakti untuk berobat tersebut.
“Faktanya di lapangan banyak warga kita yang belum mendapatkan KIS, kenapa, pertama persoalan data, data dari dinas kesehatan ada sekitar 3,5 juta yang sudah di cover di APBN,” terangnya.
Dia merincikan, 1,1 juta penduduk miskin di Sumatera Selatan belum tercover semuanya oleh KIS, artinya persoalan data ini masih menjadi PR kedepan.
“Kami berupaya komisi V untuk Kemensos Mustakim untuk menjemput supaya data ini diperbal oleh kabupaten/kota, siang ini Dapil 1 ini akan bertemu Pj Walikota Palembang akan ditanyakan sejauh mana perpal di Kota Palembang ini, kenapa masih banyak warganya yang belum dicover oleh KIS secara logika oleh Bu kadis 80 persen warga Palembang ini sudah di biayai semua, ini yang akan ditanyakan terkait hal itu,” tutup Syaiful Fadli. (Rinjani)
