VENEWS — Sejumlah sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bengkulu Utara menerima anggaran program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah pada Tahun Anggaran (TA) 2026.
Program revitalisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, sehingga lingkungan belajar siswa menjadi lebih aman, layak, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran. Anggaran yang dikucurkan pemerintah juga diharapkan dapat menjawab kebutuhan sekolah terhadap fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan atau membutuhkan pembenahan.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan revitalisasi dilakukan dengan pola swakelola oleh pihak sekolah melalui Tim P2SP. Dengan mekanisme tersebut, sekolah diberikan tanggung jawab lebih besar dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai perencanaan serta ketentuan program yang telah ditetapkan.
Besarnya anggaran yang dikelola langsung oleh sekolah mendapat perhatian Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, SE. Ia mengingatkan kepala sekolah dan Tim P2SP agar tidak menganggap pola swakelola sebagai ruang untuk melaksanakan kegiatan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat.
Febri meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program revitalisasi untuk menjalankan setiap tahapan secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan. Mulai dari perencanaan, pengadaan kebutuhan material, pelaksanaan pekerjaan, pencatatan penggunaan anggaran hingga penyelesaian dan pelaporan kegiatan harus dilakukan secara tertib.
Menurut Febri, program revitalisasi merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, anggaran yang telah diberikan harus benar-benar menghasilkan fasilitas yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung bagi sekolah maupun para siswa.
“Harapan kita, seluruh kepala sekolah dan Tim P2SP yang diberikan tanggung jawab ini dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan tepat. Jangan sampai program yang tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Febri.
Ia menegaskan, tanggung jawab pelaksana bukan hanya sebatas menyelesaikan pembangunan secara fisik. Kualitas pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan, sementara penggunaan setiap anggaran wajib dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan harus bertanggung jawab penuh. Anggaran negara harus dipergunakan sebaik-baiknya dan hasil pekerjaannya harus sesuai dengan tujuan program,” tegasnya.
Febri juga mengingatkan agar pola swakelola tidak dimaknai sebagai minimnya pengawasan. Justru, menurutnya, semakin besar nilai anggaran yang dikelola, semakin besar pula tanggung jawab sekolah dan Tim P2SP dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas kegiatan.
“Semua pihak ikut mengawasi. Jangan sampai karena dikelola secara swakelola oleh sekolah kemudian pengawasannya longgar. Justru karena anggarannya cukup besar, seluruh proses harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain kepala sekolah dan Tim P2SP, Febri berharap pihak terkait ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pengawasan diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, volume dan kualitas pekerjaan terpenuhi, serta tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh pelaksana agar tidak melakukan praktik yang bertentangan dengan ketentuan. Setiap keputusan dalam pelaksanaan kegiatan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai kegiatan yang sebenarnya sangat baik dan ditujukan untuk kepentingan pendidikan justru berujung pada persoalan hukum karena adanya praktik-praktik yang tidak dibenarkan. Kita tentu tidak menginginkan hal seperti itu terjadi di Bengkulu Utara,” tandas Febri.
DPRD Bengkulu Utara berharap program revitalisasi tersebut dapat berjalan tepat sasaran dan menghasilkan fasilitas pendidikan yang benar-benar dibutuhkan. Dengan pengelolaan yang transparan, pekerjaan yang berkualitas, serta pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, anggaran revitalisasi diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi sekolah dan para peserta didik. (Eren/ADV)
