VENEWS – Pemerintah Kota Palembang terus mematangkan rencana pengadaan tanah untuk perluasan Masjid Al Fathul Akbar.
Keseriusan tersebut ditandai dengan digelarnya rapat pematangan pengadaan tanah yang dipimpin langsung Asisten I Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sulaiman Amin, di Ruang Rapat II Setda Kota Palembang, Rabu (29/7/2026).
Rapat ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Palembang untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan terarah, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, Pemkot melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bapperida, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), serta OPD terkait lainnya.
Keterlibatan lintas OPD ini dinilai penting untuk mengkaji secara komprehensif seluruh aspek pengadaan lahan, mulai dari status dan pengelolaan aset daerah hingga aspek teknis dan administratif lainnya.
“Setiap tahapan harus dipersiapkan secara matang agar memiliki dasar administrasi yang jelas,” ujar Sulaiman Amin dalam rapat tersebut.
Ia menekankan, koordinasi antar-OPD menjadi kunci agar proses pengadaan tanah tidak terkendala di kemudian hari. Seluruh aspek akan dikaji bersama agar pelaksanaannya sesuai prosedur dan memberikan kepastian hukum.
Selain aspek aset, rapat juga membahas berbagai kebutuhan dan langkah persiapan yang harus dilakukan untuk mendukung kelancaran perluasan Masjid Al Fathul Akbar sebagai salah satu ikon religi di Kota Palembang.
Pemerintah Kota Palembang berharap, berbagai poin yang masih menjadi bahan pembahasan dapat segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait, sehingga proses pengadaan lahan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menjadi wujud komitmen Pemkot Palembang dalam mendorong sinergi pembangunan dan penataan fasilitas publik, khususnya fasilitas keagamaan.(ril)
