VENEWS – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (22/6/2026) pagi, dengan agenda Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Herman Deru menjelaskan bahwa penyampaian Raperda tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan tersebut telah diaudit oleh BPK RI.
“Alhamdulillah, berkat kerja keras bersama dan pengawasan dari legislatif, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 yang telah diserahkan pada Rapat Paripurna XXXVI DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 15 Juni 2026 lalu, kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut,” ujar Herman Deru.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus menjaga komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Secara garis besar, Herman Deru menyampaikan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp10,06 triliun atau 90,43 persen dari target anggaran sebesar Rp11,12 triliun.
Realisasi tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,56 triliun atau 94,35 persen dari target Rp4,83 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp5,49 triliun atau 87,41 persen dari target Rp6,28 triliun, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terealisasi 100 persen dari target sebesar Rp4,06 miliar.
Selain realisasi pendapatan, Herman Deru juga memaparkan realisasi belanja daerah serta realisasi pembiayaan netto dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Lebih lanjut, ia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan pembangunan sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan efisiensi belanja terus dilakukan agar APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, Herman Deru mengakui masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK RI dalam pelaksanaan APBD. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut guna menyempurnakan sistem pengendalian internal dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini dapat segera dibahas bersama oleh segenap anggota dewan yang terhormat sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang berlaku, hingga akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah,” kata Herman Deru.
Rapat Paripurna XXXVII DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan H. M. Ilyas Panji Alam, SE, SH, MM, MH. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita, SH, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. Edward Candra, perwakilan Forkopimda Sumsel, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.(RIL)
