VENEWS – Pemerintah Kota Palembang menjajaki peluang kerja sama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia dalam upaya pengendalian banjir dan penanganan genangan air di Kota Palembang.
Pembahasan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, melalui zoom meeting bersama Senior Climate Affairs and Water Management Officer Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia, Nur An-Nisa Milyana, di Ruang Vidcon Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (7/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Ratu Dewa didampingi Asisten III Setda Kota Palembang Akhmad Bastari serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Nur An-Nisa Milyana atau Asa menjelaskan, pihak Kedutaan Belanda memiliki perhatian besar terhadap persoalan pengelolaan air, mulai dari pengendalian banjir hingga pengelolaan air minum.
Ia juga menyampaikan bahwa sebelumnya Belanda telah menjalin kerja sama serupa dengan Pemerintah Kota Semarang.
“Belanda memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan air dan pengendalian banjir. Kami melihat ada peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama Pemerintah Kota Palembang,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang memaparkan sejumlah persoalan utama penyebab banjir di Palembang, mulai dari kapasitas drainase, tingginya curah hujan, pengaruh pasang surut sungai, hingga persoalan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke saluran air.
Pemkot Palembang berharap kerja sama dengan Pemerintah Belanda tidak hanya menyentuh aspek pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), termasuk peluang dukungan pendanaan dalam penanganan banjir di Kota Palembang.
Wali Kota Ratu Dewa menyambut baik masukan dan peluang kerja sama tersebut. Ia menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut agar pembahasan tidak berhenti pada tahap diskusi semata.
“Terima kasih atas masukan dari Pemerintah Belanda dan Kementerian PUPR. Kami berharap ada percepatan dan tindak lanjut nyata dari pertemuan hari ini,” kata Ratu Dewa.
Ia juga meminta seluruh OPD terkait, mulai dari Bappeda, Dinas PUPR, DLH, Inspektorat, Bagian Hukum dan Kerja Sama, hingga PDAM untuk segera bergerak menyiapkan langkah konkret.
“Penanggulangan banjir ini harus terintegrasi dengan seluruh stakeholder terkait. Karena itu saya minta ada progres nyata dan segera dieksekusi,” tegasnya.(ril)
