VENEWS – Suasana politik Kota Palembang memanas namun penuh konstruksi saat Wali Kota Ratu Dewa menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II DPRD Kota Palembang, Senin (30/3/2026).
Agenda utama rapat yang dipimpin Wakil Wali Kota Hari Apriansyah ini adalah mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025.
Berbagai fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian pemerintah, namun tak segan melontarkan catatan kritis demi perbaikan kinerja ke depan.
Fraksi Partai NasDem melalui juru bicara M. Aris Al-Kautsar menilai pemerintah menunjukkan progres positif, terutama di sektor infrastruktur dan pendidikan. Namun, mereka menyoroti masih banyaknya jalan rusak serta fasilitas sekolah yang belum memadai.
“Perlu percepatan perbaikan jalan dan evaluasi sarana pendidikan agar sesuai standar pelayanan,” tegas Aris.
Selain itu, NasDem menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Mereka mendorong pemerintah menghadirkan inovasi untuk meningkatkan pendapatan di 2026, sekaligus memperkuat pemerataan layanan kesehatan dan sosial.
Fraksi Gerindra: Apresiasi Pendapatan Daerah
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas capaian realisasi pendapatan daerah yang mencapai 92,29 persen atau Rp4,87 triliun dari target Rp5,28 triliun.
“Capaian ini patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dalam mewujudkan Palembang berdaya dan sejahtera,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra.
Fraksi Golkar, PKS, dan PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangan serupa: mengapresiasi capaian pemerintah namun tetap menekankan perlunya optimalisasi pendapatan, efektivitas belanja daerah, serta realisasi program pembangunan yang lebih nyata.
Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ adalah evaluasi kinerja OPD. Ia menyoroti isu-isu krusial seperti perbaikan jalan rusak, lampu jalan, pengelolaan sampah, hingga penanganan banjir.
“Masalah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga perlu dukungan masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga lurah,” ujarnya.
Menutup rapat, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti masukan fraksi.
“Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ke depan, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Palembang,” tegasnya.(rinjani)
