VENEWS – Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan merealisasikan anggaran sebesar Rp4,8 triliun dari total anggaran Rp5,2 triliun atau sebesar 91,67 persen, sepanjang tahun 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Ahmad Nashir di Palembang, Senin, mengatakan Pemkot Palembang merealisasikan anggaran sebesar Rp4,8 triliun dari total anggaran Rp5,2 triliun atau sebesar 91,67 persen, sepanjang tahun 2025.
Ia menyebutkan angka tersebut berbeda dibandingkan tahun 2024, dimana pendapatan Pemkot Palembang sebesar Rp4,5 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,3 triliun atau sebesar 94,96 persen.
“Meskipun persentase nya lebih besar tahun 2024, namun nilai angka nya lebih besar pada tahun 2025,” katanya.
Ia merincikan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp5,3 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,8 triliun. Sementara untuk pembiayaan netto pada tahun 2025 sebesar Rp67,1 miliar dengan realisasi Rp102,1 miliar lebih atau sebesar 152 persen. Pada tahun 2025 pihaknya juga mencatat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2025 sebesar Rp79 miliar.
Sementara untuk tahun 2026, pihaknya menargetkan anggaran sebesar Rp4,6 triliun.
Adapun dalam menggali potensi anggaran untuk mencapai target tersebut, menurutnya Wali Kota Palembang Ratu Dewa terlebih dulu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui program Anti Mager, para pegawai Pemkot Palembang diminta untuk terus bergerak dalam melayani. Sehingga akan melihat langsung potensi PAD yang bisa digali.
Seperti baru – baru ini, Pemkot Palembang meninjau situs sejarah Goa Jepang melalui program Anti Mager, lalu diproyeksikan untuk menambah destinasi wisata baru di kota tersebut.
“Karena memang target PAD Palembang tahun 2026, sebesar Rp4,6 triliun, sehingga kami terus menggali potensi yang ada,” katanya.
Selain itu ia menambahkan Wali Kota Palembang juga telah mengedarkan surat edaran terkait PAD Palembang, berisi tujuh arahan kepada organisasi perangkat daerah. Yakni selain program Anti Mager, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel, pusat, hingga transaksi digital agar bisa dimanfaatkan.(ril)
