VENEWS — Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menetapkan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp 1.373.479.235.254.
Angka fantastis ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, yang mewakili Bupati Asgianto dalam Sidang Paripurna DPRD PALI ke-14, Senin (29/9/2025), saat membacakan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026.
Dalam pemaparannya, Wabup Iwan Tuaji menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan tersebut terdiri dari:
– Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 62.974.264.254
– Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Antar Daerah: Rp 1.290.714.505.000
– Pendapatan Lain-lain yang Sah: Rp 19.790.466.000
Total pendapatan ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk mendanai berbagai program pembangunan, terutama yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, proyeksi belanja daerah tahun 2026 mencapai Rp 1.574.269.738.667. Belanja ini terbagi dalam beberapa kategori:
– Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, dan Bantuan Sosial: Rp 1.134.187.739.935
– Belanja Modal (tanah, peralatan, bangunan, jalan, irigasi, dan aset lainnya): Rp 263.505.582.357
– Belanja Tidak Terduga: Rp 4.500.000.000
– Belanja Transfer (bagi hasil dan bantuan keuangan): Rp 172.076.416.375
Wabup menegaskan bahwa belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung program-program prioritas, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam sambutannya, Wabup Iwan Tuaji menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas utama Pemkab PALI dalam APBD 2026.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan. Ini bukan sekadar angka, tapi komitmen nyata,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan lima fokus utama pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026, yaitu:
1. Pengentasan kemiskinan dan stunting serta peningkatan kualitas SDM
2. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
3. Penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan
4. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
5. Peningkatan lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana⁽¹⁾
Selain pendapatan dan belanja, Wabup juga menyampaikan bahwa pembiayaan daerah tahun 2026 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yang telah diaudit oleh BPK RI. Jumlah penerimaan pembiayaan mencapai Rp 200.790.503.413, dengan pengeluaran pembiayaan nihil, sehingga pembiayaan neto tetap sebesar Rp 200.790.503.413.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, dihadiri oleh 21 dari 30 anggota dewan. Setelah penyampaian nota keuangan, rapat diskors hingga Senin, 13 Oktober 2025, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi.
Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemkab PALI optimistis bahwa APBD 2026 akan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya, setiap rupiah yang dianggarkan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat PALI.(RIL)
