VENEWS – Dalam rangkaian kegiatan reses tahun 2025, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Salah satu isu yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah keluhan warga terkait pungutan uang komite sekolah yang dinilai tidak transparan dan memberatkan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah, hal ini terdengar lantang, Jumat (22/8/2025) saat anggota DPRD Provinsi Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar Reses Tahap III Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri 3 Palembang.
Keluhan ini disampaikan oleh para wali murid di beberapa SMA Negeri 3 Palembang, yang disebut-sebut meminta sumbangan komite . Warga mengaku khawatir anak mereka akan mengalami kendala administratif.
Reses dipimpin Koordinator Chairul S. Matdiah, S.H., M.H.dari Partai Demokrat, didampingi lima anggota DPRD Sumsel lainnya, yaitu Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. Partai Golkar, Firmansyah Hakim, S.H. Partai NasDem, Ir. Romiana Hidayati PDIP, Muhammad Toha, S.Ag. PKS, dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. Gerindra ini, menegaskan sekolah tidak boleh mewajibkan pembayaran uang komite.
“Kalau orang tua mau membantu dipersilakan, tapi tidak boleh memaksa apalagi sampai menahan ijazah siswa,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Aryuda Perdana Kusuma. , komite sekolah bersifat sukarela, bukan kewajiban. Ia juga menjelaskan kepada siswa mengenai tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, aspirasi guru terkait tunjangan akan dibahas di Komisi V bersama Dinas Pendidikan Sumsel.
Aryuda menambahkan, siswa kurang mampu bisa mendapatkan keringanan hingga beasiswa.
“Jangan sampai ada alasan ijazah ditahan karena tidak bayar komite,” tegasnya.
Sementara itu, Abdullah Taufik menjawab pertanyaan siswa mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menerangkan saat ini dapur MBG sudah berdiri di 37 lokasi dan akan terus bertambah.
“Satu dapur menampung 3 ribu siswa. Insya Allah bulan depan bertambah lagi, sehingga lebih banyak sekolah mendapat program MBG,” katanya.
PLH Sekretaris Disdik Sumsel, Misral, Sn., mengapresiasi kegiatan reses DPRD. Ia menyebut SMKN 3 Palembang memiliki 98 guru (PNS, P3K, dan honorer) serta 1.594 siswa. Ia berharap aspirasi guru dan siswa dapat ditindaklanjuti.
Waka Kurikulum SMKN 3 Palembang, Edi Wahyuningsih, menambahkan komite sekolah selama ini berjalan dengan sistem subsidi silang.
“Ada yang tidak bayar, ada yang bayar setengah, ada juga full. Tidak ada penahanan ijazah. Kami hanya berharap bantuan fasilitas, karena gedung sudah banyak yang rusak,” jelasnya.
Usai kegiatan di SMKN 3, rombongan melanjutkan reses di Kelurahan 9/10 Ulu.
Anggota DPRD Sumsel Dapil 1, Ir. Romiana Hidayati mengatakan, Alhamdulilah dia bisa bertemu konstituennya di Kelurahan 10 Ulu.
“Saya sekarang datang disini sebagai anggota DPRD. Kalau dulu saya datang kesini sebagai aktivis posyandu. Alhamdulilah saya bisa menyerap aspirasi teman – teman, apa yang dibutuhkan masyarakat disini,” katanya.
Lebih lanjut Romiana menuturkan, Kelurahan 10 Ulu ini sudah seperti rumah baginya.
” Jadi mereka mengutarakan kebutuhan mereka. Kita dengan tangan terbuka menerima masukan mereka, dan tentunya akan kita bawa ke rapat Paripurna,” tandasnya.
Sementara itu, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos menjelaskan, untuk pembangunan DAM yang mulai di bangun tahun 2015 nanti akan di sampaikan ke PU SDA atau Balai Wilayah Sungai untuk mengetahui persoalan DAM.
“Sementara persoalan lampu jalan nantinya kami koordinasikan dengan Pemkot Palembang,” bebernya.
Saat reses di Kelurahan 10 Ulu, masyarakat menyampaikan aspirasinya yakni Herlina menyatakan, pembangunan DAM di sungai Aur dari Provinsi. Tidak ada peresmian dan sekarang sudah hancur bangunannya.
“Kedepan ini bisa di jadikan Destinasi wisata,” ucapnya.
Selain itu, terkait penerimaan siswa baru pihaknya berharap untuk sistem zonasi berikan kemudahan agar warga sini bisa bersekolah di SMA Negeri 4 atau SMA Negeri 8.
Reses di tutup dengan penyerahan dana bantuan pembangunan musholah yang berlokasi di daerah 10 ulu. (rinjani)
