Wali Kota Palembang Ratu Dewa menekankan pentingnya keakuratan dalam pendataan indikator sosial.
VENEWS – Pasalnya, data yang dikumpulkan akan menjadi rujukan utama dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan lainnya.
“Saya meminta Bappeda, Dukcapil, dan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid. Setiap petugas pendamping PKH harus melakukan validasi dan verifikasi secara ketat agar tidak ada kekeliruan dalam menentukan penerima manfaat,” ujar Ratu Dewa, usai menerima audiensi BPS Kota Palembang, Selasa (25/3/2025).
Dewa menyatakan selama ini masih ditemukan kasus di mana data yang ada tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
“Jangan sampai ada orang yang dikategorikan miskin tetapi sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Saya minta Dinas Sosial untuk mengecek alamat dengan jelas, memastikan kondisi rumah, serta melengkapi dengan dokumentasi foto yang valid,” tambahnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, yang didampingi Kepala BPS Kota Palembang, Edi Subeno, menyatakan bahwa pihaknya juga akan memperketat metode pencatatan dengan sistem *by name by address.
“Kami meminta Dukcapil untuk melakukan pendataan yang lebih rinci dan akurat, karena pada tahun 2025 nanti akan dilakukan Sensus Ekonomi yang lebih komprehensif. Kami berharap data yang diperoleh benar-benar sinkron dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah,” ujar Wahyu Yulianto.
Dengan upaya ini, diharapkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Keakuratan data juga akan berperan penting dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif untuk kesejahteraan warga Palembang. (*)
