VENEWS.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memulai pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) di empat lokasi strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Mataram, pada Sabtu (7/12/2024).
Pusat pengendalian itu akan dibangun di empat lokasi: BPBD Provinsi NTB, BPBD Kota Mataram, BPBD Kabupaten Lombok Tengah, dan BPBD Kabupaten Lombok Utara. Suharyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan Pusdalops bertujuan untuk menciptakan pusat kendali yang lebih efektif dalam penanggulangan bencana. Pusdalops tidak hanya berfungsi sebagai “jantung” operasional, tetapi juga sebagai pusat koordinasi berbasis teknologi, data, dan informasi yang terintegrasi.
Suharyanto menekankan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan tidak hanya pada saat bencana terjadi, tetapi juga pada fase pencegahan sebelum bencana. Ia menjelaskan, pencegahan yang tepat dapat mengurangi risiko dan dampak bencana, seperti gempa bumi dan tsunami, yang sering mengancam wilayah NTB.
“Pusat pengendalian ini sangat penting untuk mengintegrasikan semua informasi yang diperlukan untuk peringatan dini, termasuk informasi dari BMKG terkait gempa dan tsunami,” ujar Suharyanto.
Pembangunan Pusdalops di NTB adalah bagian dari Proyek Prakarsa Ketangguhan Bencana Indonesia (IDRIP), yang merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank). Proyek itu bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi risiko bencana, khususnya tsunami, yang mengancam pesisir NTB.
Kerja sama itu juga melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang akan memasang alat peringatan dini untuk tsunami. Setelah gempa dan tsunami terdeteksi, BNPB akan menyebarkan informasi peringatan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti sirene, rambu evakuasi, dan tempat evakuasi, termasuk pembentukan Desa Tangguh Bencana.
Pusdalops BPBD yang baru dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas canggih untuk mendukung operasi penanggulangan bencana. Fasilitas itu meliputi ruang koordinasi untuk menerima informasi ancaman bencana dari BMKG dan pihak terkait lainnya. Selain itu, Pusdalops akan memiliki sarana untuk memastikan bahwa posko tetap siap diaktifkan ketika bencana terjadi.
Proyek ini didanai dengan pinjaman dari Bank Dunia dan dijadwalkan selesai dalam waktu 150 hari. Suharyanto mengingatkan kepada pihak BPBD agar memastikan proyek itu selesai tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari lebih dari 280 pulau, memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, baik di gunung maupun laut. Namun, wilayah ini juga dikenal memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Berdasarkan Indeks Kajian Risiko Indonesia edisi Januari 2023, NTB dilalui oleh berbagai patahan sesar yang berpotensi menyebabkan gempa bumi, termasuk Sesar Flores Back Arc Thrust dan Sesar Lombok Strait.
Pada 2021, NTB diguncang gempa bumi berkekuatan 7,5 skala richter di Larantuka, yang berpotensi menyebabkan tsunami. Sejak 2013, NTB tercatat mengalami lebih dari 500 kejadian bencana, dengan dominasi bencana banjir dan gempa bumi sebagai bencana dengan dampak terbesar.
Dengan dibangunnya Pusat Pengendalian Operasi di empat titik strategis di NTB, BNPB berharap dapat memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di provinsi ini. Melalui kerjasama dengan Bank Dunia dan BMKG, serta dukungan teknologi yang canggih, NTB akan semakin siap dalam menghadapi potensi bencana, khususnya tsunami. Selain itu, pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketangguhan bencana Indonesia secara keseluruhan.
Dengan adanya pusat pengendalian yang lebih terintegrasi dan sistematis, masyarakat di NTB dapat lebih cepat menerima informasi dan melakukan tindakan preventif saat terjadi bencana, sehingga dampak dari bencana dapat diminimalisir.(infopublik.id)
