VENEWS Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus melanjutkan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024-2025.
Kepala BKPSDM Kota Palembang, Muhammad Yanuarpan Yani, didampingi Zulkipli, Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Maria Ulfah, Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi Aparatur Non Jabatan dan Informasi, Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, Rusdi Efendi serta jajaran menyampaikan bahwa sebanyak 5.805 formasi PPPK telah diajukan berdasarkan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Waktu itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang masih menjabat sebagai Sekda menyatakan kita mampu untuk 5.805 formasi. Bahkan kita mendapat apresiasi dari Kemenpan-RB,” ujar Yanuarpan.
Tahapan seleksi PPPK dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, sebanyak 3.799 peserta dinyatakan lulus, sementara tahap kedua diperuntukkan bagi pegawai yang telah bekerja minimal dua tahun, dengan bukti surat pernyataan dari kepala OPD atau instansi masing-masing.
Namun, pelaksanaan seleksi tahap kedua menemui kendala administratif. Pengumuman hasil seleksi tahap pertama yang baru dirilis pada 31 Desember 2024, bertepatan dengan penutupan pendaftaran tahap kedua, membuat peserta dan panitia belum mengetahui formasi mana yang masih tersedia.
“Karena hasil tahap pertama belum diumumkan, peserta bingung dan ingin segera mendaftar. Untungnya, BKN memperpanjang waktu pendaftaran sebanyak tiga kali,
hasilnya, banyak peserta yang akhirnya bisa mengetahui formasi tersisa dan mendaftar.” jelasnya.
Dikatakan Yanuarpan dari hasil seleksi tahap kedua, sebanyak 747 peserta dinyatakan lulus, terdiri dari tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Sementara itu, formasi guru yang dibuka sebanyak 1.191 masih menunggu pengumuman hasil dari BKN Pusat.
Selain itu, terdapat proses optimalisasi, dimana peserta yang tidak mengikuti tes pada tahap pertama karena sakit atau alasan lain masih diberi kesempatan ikut seleksi tahap kedua, serta menjadi prioritas.
“Dalam tahap kedua ini, sebanyak 428 peserta lulus dari kategori R4, artinya mereka adalah pegawai non-ASN yang telah bekerja minimal dua tahun,” kata Yanuarpan.
Yanuarpan juga menyampaikan bahwa proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) akan segera dimulai dalam beberapa minggu kedepan, diikuti dengan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang akan diproses oleh BKN Pusat. Diperkirakan, proses ini akan berlangsung hingga Agustus atau September 2025.
“Tahap ini kami laksanakan sesuai petunjuk teknis dari BKN Pusat. Kami hanya memfasilitasi dan menyosialisasikan ke OPD terkait administrasi,” tambahnya.
Terkait kemungkinan formasi pegawai paruh waktu, Yanuarpan menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk teknis dari BKN. Namun, ia memastikan bahwa peserta yang belum lulus seleksi tahap 1 dan 2 akan menjadi prioritas jika program ini dilaksanakan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kita semua menunggu arahan BKN. Namun saya yakin, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang merugikan rakyatnya. Mari kita tetap bekerja dengan baik dan berdoa agar harapan ini bisa tercapai bersama,” pungkasnya.
