VENEWS – Penetapan Aurel sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan menuai sorotan tajam.
Tim penasihat hukumnya mempertanyakan konstruksi pembuktian penyidik, terutama hubungan sebab akibat antara dugaan perbuatan dan luka yang menjadi dasar perkara.
Kuasa hukum Aurel, Ahmad Basuki, S.H. dan Heriyanto, S.H., M.H., mendesak kepolisian agar tidak terburu-buru melimpahkan berkas ke Kejaksaan sebelum seluruh fakta dan alat bukti terhubung secara hukum.
Desakan itu menguat setelah tim kuasa hukum memperoleh informasi bahwa berkas perkara telah diproses untuk dilimpahkan.
Ahmad Basuki menegaskan, keberadaan dua alat bukti tidak serta merta menghilangkan kewajiban penyidik untuk membuktikan keterkaitan antara satu fakta dengan fakta lainnya.
“Kami masih meragukan proses penyidikan ini. Memang ada dua alat bukti, tetapi antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya harus ada jembatan hubungan hukum sebab akibat yang jelas. Menurut penilaian kami selaku PH, jembatan itu belum ada,” tegas Ahmad Basuki di Palembang, Rabu (11/11/2026).
Tim kuasa hukum juga menyoroti kronologi kejadian, khususnya soal intervensi saat insiden berlangsung.
Ahmad menilai ada perbedaan mendasar antara tindakan menghalangi dan memisahkan pihak yang terlibat. Perbedaan itu bukan sekadar pilihan kata, tapi menentukan bagaimana unsur pidana dikonstruksikan.
“Pada saat ada niat pembalasan, posisinya dihalangi, bukan dipisah. Ada perbedaan mendasar antara ‘dihalangi’ dan ‘dipisah’. Ini bahasa hukum yang wajib didalami lagi oleh penyidik,” ujarnya.
Persoalan ini menjadi krusial karena dalam perkara ini, baik pelapor maupun terlapor sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi itu menuntut penyidik mengurai secara cermat peran dan tindakan masing-masing pihak.
Satu aspek yang dinilai tidak boleh luput adalah usia Aurel saat peristiwa terjadi.
Tim kuasa hukum menegaskan Aurel masih berstatus anak. Untuk memperkuat hal itu, mereka mengaku telah menyerahkan bukti autentik berupa akta kelahiran kepada penyidik.
Heriyanto menilai fakta usia tersebut harus menjadi bagian penting dalam penanganan perkara. Sebab, jika seseorang masih berstatus anak saat peristiwa terjadi, ada ketentuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak yang wajib diperhatikan.
“Yang harus digarisbawahi, Aurel pada saat peristiwa terjadi masih dalam kategori anak. Bukti akta kelahiran sudah ditunjukkan. Lantas bagaimana konstruksi hukum penganiayaan terhadap anak ini? Ini harus clear dan tidak boleh kabur,” tegas Heriyanto.
Menurutnya, status anak bukan persoalan administratif yang bisa dikesampingkan. Ada hak-hak khusus yang harus dijamin dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Heriyanto juga mengingatkan agar proses hukum tidak terpengaruh tekanan, opini, maupun narasi di luar ruang penyidikan.
“Siapa pun boleh berpendapat atau ngotot, tetapi fakta hukum tidak bisa dibantah dan tidak bisa dipaksakan. Semua ada rangkaian hukum yang tidak boleh terputus. Karena berkas ini akan dinilai oleh Kejaksaan, kami yakin Jaksa akan melihat secara cermat bahwa hubungan sebab akibat antar-fakta ini masih butuh kejelasan,” ujarnya.
Tim penasihat hukum memastikan akan terus mengawal proses pelimpahan berkas ke Kejaksaan. Mereka berharap jaksa tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga mencermati substansi pembuktian, kronologi kejadian, serta pemenuhan hak-hak hukum Aurel sebagai anak.
Perkara ini bukan hanya soal siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang harus dipastikan adalah apakah setiap penetapan status hukum benar-benar ditopang oleh fakta dan pembuktian yang utuh, serta apakah perlindungan terhadap anak telah dijalankan sebagaimana mestinya.(ril)
