VENEWS – Walikota Palembang Ratu Dewa meminta seluruh operator di bidang ketenagalistrikan, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi.
Imbauan itu disampaikan saat audiensi dengan PT Sertifikasi Ketenagalistrikan Mahatima (SEKEMA) di Rumah Dinas Walikota, Selasa (2/6/2026).
Ratu Dewa menyebut langkah ini bukan tanpa alasan. Kewajiban memiliki kompetensi operator telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
“Itu untuk kita semua termasuk Pemerintah Kota. Ini dilakukan terkait adanya undang-undang nomor 30 tahun 2009, bahwa setiap para operator memiliki kompetensi tentang ketenagalistrikan,” kata Ratu Dewa.
Dalam pembahasan, Pemkot tidak hanya menyasar Unit Pelayanan Sampah dan Energi Listrik (PSEL). Ratu Dewa juga meminta Organisasi Perangkat Daerah lain ikut menyesuaikan. Ia mencontohkan Dinas Lingkungan Hidup agar berkoordinasi dengan IGP, serta Dinas PUPR dan Perkimtan agar menggelar pelatihan hingga muncul sertifikasi bagi petugasnya.
“Kalau untuk PSEL tadi saya sudah meminta dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dikomunikasikan dengan pihak IGP bahwa seluruh yang bergerak di bidang ketenagalistrikan harus memiliki kompetensi ataupun sertifikasi dibidang kelistrikan,” ujarnya.
“Untuk yang lain-lain, seperti contoh di Dinas PUPR ataupun Perkimtan kita juga telah minta adanya pelatihan, sehingga nantinya ada sebuah sertifikasi, seperti yang dihimbau oleh PT SEKEMA untuk semuanya mendapatkan sertifikasi itu,” tambahnya.
Untuk sektor swasta, Ratu Dewa menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja menerbitkan surat edaran. Sasaran mencakup hotel dan pelaku usaha lain yang mempekerjakan operator listrik.
“Sehingga nantinya dapat mengingatkan kembali bahwa semua yang bergerak di bidang Operator ketenagalistrikan harus memiliki kompetensi di bidangnya,” tutup Ratu Dewa.(RIL)
