VENEWS Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menghadiri Rapat Paripurna X Masa Persidangan II DPRD Kota Palembang dengan agenda utama penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Paripurna DPRD, Jakabaring, itu menjadi panggung evaluasi menyeluruh kinerja Pemerintah Kota Palembang sekaligus penentu arah kebijakan pembangunan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi dan dukungan dalam mengawal jalannya pembangunan sepanjang 2025.
“Semua masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Zainal Abidin, ini juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya.
Seperti laporan masa persidangan, pembahasan Raperda air limbah domestik, penutupan Masa Persidangan II, pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2026, hingga perubahan susunan fraksi PAN dan alat kelengkapan dewan.
Sejumlah catatan kritis disampaikan oleh komisi-komisi DPRD.
Komisi I, melalui juru bicara Jumono, mengapresiasi capaian kinerja OPD.
Namun menekankan pentingnya percepatan penetapan batas wilayah, digitalisasi layanan kependudukan, serta penegakan perda ketertiban umum.
Komisi II, yang disampaikan Dani Dasrandi, menyoroti persoalan klasik perpajakan.
Mulai dari rendahnya kesadaran wajib pajak hingga sistem yang masih manual. Selain itu, penguatan UMKM dan optimalisasi aset daerah dinilai perlu ditingkatkan.
Komisi III melalui Rubi Indiarta, menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Ia menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan tata ruang dan lemahnya pengawasan pembangunan.
“Banjir hari ini adalah akumulasi persoalan lama. Butuh sinergi, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.
Selain itu, peningkatan penerangan jalan, pengelolaan sampah, serta penambahan armada pemadam kebakaran juga menjadi perhatian serius.
Komisi IV melalui Syaiful Padli menekankan pentingnya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Penambahan sekolah baru di wilayah padat penduduk serta peningkatan kualitas layanan RSUD Gandus menjadi prioritas, disertai penguatan program kepemudaan dan digitalisasi arsip.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri menegaskan dengan diterimanya LKPJ Tahun 2025, DPRD menegaskan fungsi strategisnya sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komitmen Wali Kota untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi pun diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Palembang ke depan,” tegasnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta jajaran OPD. (*)
