VENEWS Pemerintah pusat menunjukkan komitmen konkret dalam percepatan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Selatan.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Rabu (11/2/2026), melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang dengan meninjau langsung sejumlah titik strategis pengembangan hunian.
Dalam kunjungan itu, Fahri didampingi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta Asisten III Bidang Pemerintahan Setda Kota Palembang, Akhmad Bastari Yusak.
Peninjauan diawali di Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Perum Perumnas Talang Kelapa.
Kawasan ini dinilai memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai pusat hunian baru karena ketersediaan lahan yang masih luas, aksesibilitas yang terus meningkat, serta posisinya yang berada di koridor pertumbuhan wilayah Palembang.
Kasiba dan Lisiba sendiri merupakan instrumen penting dalam tata kelola pengembangan perumahan yang terencana.
Melalui konsep ini, penyediaan lahan, infrastruktur dasar, hingga fasilitas umum dan sosial dapat disiapkan secara terpadu, sehingga mendorong terciptanya kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.
Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan sektor perumahan menjadi salah satu prioritas nasional, sejalan dengan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
“Sumatera Selatan, khususnya Palembang, menjadi salah satu kota yang direncanakan untuk pengembangan kawasan hunian. Perumnas Talang Kelapa ini masih sangat luas dan potensial untuk dikembangkan secara terstruktur. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke bakal lokasi proyek perumahan pegawai Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II yang direncanakan sebagai kawasan Aeropolis.
Lahan seluas 1,6 hektare di kawasan strategis sekitar bandara tersebut diproyeksikan menjadi hunian khusus bagi pegawai bandara, sekaligus mendukung pengembangan kawasan berbasis transport-oriented development (TOD).
Menurut Fahri, pengembangan hunian di sekitar simpul transportasi seperti bandara merupakan strategi penting untuk meningkatkan efisiensi mobilitas, memperkuat ekosistem ekonomi, dan menata pertumbuhan kota agar lebih terarah.
“Lahan untuk perumahan pegawai bandara ini sangat strategis. Dengan perencanaan yang matang, kawasan ini bisa berkembang menjadi klaster hunian yang terintegrasi dengan aktivitas bandara dan kawasan sekitarnya,” jelasnya.
Fahri juga menyampaikan komitmennya untuk mendorong kemajuan Sumatera Selatan. Ia menilai bahwa selain pembangunan fisik, penguatan citra dan branding daerah juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan kunjungan.
“Kita harus memperkuat branding Sumsel sebagai daerah yang layak dan wajib dikunjungi. Dengan infrastruktur yang baik dan kawasan hunian yang tertata, Sumatera Selatan akan semakin kompetitif dan maju,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Pemerintahan Setda Kota Palembang, Akhmad Bastari Yusak, menyambut positif perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan kawasan permukiman di Palembang.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota merupakan kunci utama percepatan pembangunan perumahan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kami mendukung penuh langkah strategis ini. Dengan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan, pengembangan kawasan hunian di Palembang dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan selaras dengan rencana tata ruang wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengembangan kawasan seperti Talang Kelapa dan Aeropolis diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan pengantaran Wakil Menteri PKP kembali ke Bandara SMB II Palembang.
Agenda ini menjadi penanda komitmen bersama dalam mempercepat realisasi pengembangan kawasan hunian strategis di Bumi Sriwijaya, sekaligus memperkuat posisi Palembang sebagai salah satu kota prioritas dalam peta pembangunan perumahan nasional. (*)
