VENEWS — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menghadiri Rapat Paripurna XXIV (24) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Panitia Khusus (Pansus) terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (24/12/2025) pagi.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sumsel tersebut membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia serta Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembahasan dua Raperda yang telah disampaikan oleh juru bicara Pansus I dan Pansus II.
Ia menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sumsel atas kerja sama dan perhatian yang diberikan dalam proses pembahasan regulasi tersebut.
Menurut Herman Deru, meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia menjadi perhatian serius yang harus disikapi dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi, masyarakat, keluarga, serta dunia usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.
Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dinilai menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Regulasi tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai permasalahan lansia serta mewujudkan perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyatakan sependapat dan mendukung penuh inisiatif DPRD Provinsi Sumsel dalam mengusulkan Raperda kesejahteraan lansia.
Ia berharap Perda tersebut dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih peduli, menghormati, dan menghargai para lanjut usia.
Selain itu, Herman Deru menekankan pentingnya Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di tengah pesatnya perkembangan zaman.
Ia berharap Perda tersebut dapat diimplementasikan secara nyata sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(ril)
