VENEWS, — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus berupaya menjawab tantangan keberlanjutan sektor kelapa sawit, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Bumi Serasan Sekate. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO bagi pekebun kelapa sawit, yang digelar di Gedung Dharma Wanita Sekayu, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Perkebunan Muba ini dibuka langsung oleh Bupati Muba H M Toha Tohet SH dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Alva Elan SST MPSDA, Kepala Dinas Perkebunan Muba Akhmad Toyibir SSTP MM, Plt Kepala BPKAD Ariyanto SE MSi, serta Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Drs Nwardi Endang MSi.
Turut hadir pula narasumber dari Kementerian Pertanian RI, yakni Madyah Prasetya Jati SP MSc, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda mewakili Direktorat Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan, serta Ilham Durmanwan ST MSi, Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Muba.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Muba juga menyerahkan beragam bantuan bagi kelompok tani dari sejumlah kecamatan, meliputi bibit kelapa sawit, karet, pinang, pupuk, bangun gedung serta sarana prasarana berupa laptop untuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
Dalam sambutannya, Bupati Toha mengatakan, sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, telah menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Muba. Namun di sisi lain, kemajuan industri ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola lahan.
“Perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Namun di sisi lain, perkembangannya menghadirkan tantangan seperti isu deforestasi dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah tidak bisa tinggal diam, kami terus berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” ujar Toha.
Menurutnya, salah satu langkah konkret dalam menghadapi tantangan itu adalah penerapan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025.
Peraturan tersebut mewajibkan tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga pekebun rakyat baik individu maupun kelembagaan untuk memiliki sertifikat ISPO.
“Bagi pekebun, ISPO bukan sekadar sertifikat. Ini adalah jalan menuju kepastian usaha dan kesejahteraan. Dengan ISPO, kita menjaga produktivitas sekaligus memastikan kebun sawit tetap lestari dan memberi manfaat bagi generasi mendatang,” kata Toha.
Dalam mendukung penerapan ISPO, Pemkab Muba telah menyiapkan empat langkah strategis utama, yakni, Mendorong percepatan legalisasi lahan dan kepemilikan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi pekebun. Memfasilitasi pendampingan kelembagaan pekebun.. Meningkatkan kapasitas SDM perkebunan melalui pelatihan dan penyuluhan, membangun kolaborasi dengan perusahaan dan lembaga sertifikasi ISPO.
“Langkah-langkah ini dirancang agar pekebun rakyat dapat terlibat aktif dan memperoleh manfaat nyata dari penerapan ISPO. Pemerintah daerah akan terus hadir sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator,” tegas Toha.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Sawit dan Aneka Palma Kementan RI yang telah memberikan dukungan teknis dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
“Dengan semangat gotong royong dan kemitraan, kita wujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Muba, Akhmad Toyibir SSTP MM, menyampaikan, kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 500 peserta, terdiri atas pelaku usaha perkebunan, pekebun swadaya, serta perusahaan yang memiliki kemitraan dengan petani plasma.
Dikatakan, hingga saat ini Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan skema pendanaan BPDPKS di Muba telah mencakup 35 kelembagaan pekebun yang sudah memasuki tahap tanaman menghasilkan, dengan total 47 mitra kelembagaan yang aktif.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada KUD Sejahtera Babat Toman yang telah berhasil melaksanakan sertifikasi ISPO secara mandiri. Ini menjadi contoh baik dan dapat menjadi pemicu semangat bagi kelembagaan pekebun lainnya,” kata Toyibir.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pekebun dan pemangku kepentingan tentang prinsip dan kriteria ISPO, sekaligus mendorong percepatan sertifikasi.
Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya praktik berkebun yang legal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Toyibir menjelaskan, sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memberikan perpanjangan waktu hingga 2029 bagi pekebun swadaya untuk memperoleh sertifikat ISPO.
Aturan ini juga memperluas kewajiban sertifikasi, tidak hanya bagi kelembagaan pekebun, tetapi juga bagi industri hilir dan bioenergi.
“Ini menjadi peringatan bagi perusahaan perkebunan. Dari total 61 perusahaan di Muba, baru sekitar 50 persen yang memiliki sertifikat ISPO. Kami mengimbau agar seluruh perusahaan segera menyesuaikan diri sesuai regulasi terbaru,” pungkasnya.(RIL)
