<\/p>\n
VENEWS.ID –<\/strong> Puluhan warga RT 23, 24 dan 28 RW 008 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, Senin (4\/12\/2023) kembali menggelar aksi menuntut keadilan terkait pengusuran PT Kereta Api Indonesia (KAI).<\/p>\n Mereka kembali menggelar aksi, setelah sebelumnya mengelar aksi serupa dikantor Wali Kota Palembang, yang hingga kini terkesan diabaikan saja.<\/p>\n Kali ini, ketakutan dan tangis warga pecah, saat menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel.<\/p>\n Koordinator aksi \u00a0Dedi Irawan,SH mengatakan, unjuk rasa tersebut merupakan lanjutan dari aksi yang pertama di Pemkot Palembang yang\u00a0 begitu saja tanpa kepastian.<\/p>\n \u201cSelama ini pihak yang seharusnya menjadi harapan masyarakat\u00a0 Pemkot Palembang, ternyata memilih bungkam seolah \u2013 olah tidak melihat penderitaan warga\u201d, tegas Dedi<\/p>\n Semuanya terjadi akibat sikap arogan PT KAI yang ingin melakukan penggusuran tanpa memperhatikan rasa kemanusiaan dan keadilan, meskipun tanah diakui milik PT KAI secara undang \u2013 undang ternyata milik warga.<\/p>\n Bagaimana tidak meski tak memiliki bukti kuat kepemilikan lahan, PT KAI masih bersikeras memiliki lahan tersebut berdasarkan Grondkaart peninggalan kolonial Belanda tahun 1912, yang faktanya itu berlaku setelah Indonesia merdeka dan mengeluarkan Undang \u2013 Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960<\/p>\n Tidak hanya UPPA tahun 1990, batas kepemilikan lahan PT KAI pun diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1990 dijelaskan bahwa lebar row atau rumaja dan rumija perkeretaapian ini adalah sebesar 24 meter, dengan pembagian 12 meter ke kanan dan 12 meter ke kiri.<\/p>\n Berdasarkan hal tersebut wajar jika sebagai warga negara menolak penggusuran yang tidak manusiawi dengan cara \u2013 cara intimidatif.<\/p>\n Melalui perjuangan yang cukup panjang aksi massa yang rata \u2013 rata adalah ibu \u2013 ibu dan orang lanjut usia (Lansia), akhirnya warga diterima oleh Fansuri Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Sumatera selatan,akan segera memanggil pihak PT KAI<\/p>\n \u201d Dengan adanya permasalahan ini, tentunya sebagai mitra kerja akan segera memanggil untuk meminta penjelasan dari PT KAI terkait hal tersebut, barulah kami akan menjadi mediator antara PT KAI dan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku\u201d, ujar Fansuri.<\/p>\n Tidak hanya sebatas menyampaikan aspirasi di Pemerintah Provinsi Sumatera selatan, masyarakat yang di dominasi puluhan ibu dan orang tua lanjut usia (Lansia) berjalan kaki menuju ke kantor DPRD provinsi, akhirnya disambut hangat oleh Antoni Yuzar ketua Komisi l dari Fraksi Partai Kebangkitan (F-PKB) DPRD provinsi Sumatera selatan.<\/p>\n Setelah mendengarkan jerit tangis warga yang tertindas akibat penggusuran PT KAI dengan cara \u2013 cara intimidatif, membuat sosok Antoni Yuzar merasa iba dan berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera selatan terkait penggusuran tersebut.<\/p>\n \u201cTentu saja sebagai anggota DPRD merupakan implementasi ataupun perwujudan dari masyarakat, kami merasa prihatin mendengar keadaan yang dialami oleh warga akibat penggusuran yang dilakukan PT KAI, untuk kita dalam waktu sesingkat mungkin kami akan melakukan koordinasi dengan BPN dan Dishub provinsi Sumatera selatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bahkan akan meninjau secara langsung lokasi\u201d, tandas Antoni Yuzar Ketua Komisi l Dari Fraksi Partai Kebangkitan (F-PKB) DPRD provinsi Sumatera selatan.(why)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" VENEWS.ID – Puluhan warga RT 23, 24 dan 28 RW 008 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Palembang, Senin (4\/12\/2023) kembali menggelar aksi menuntut keadilan terkait pengusuran PT Kereta Api Indonesia (KAI). Mereka kembali menggelar aksi, setelah sebelumnya mengelar aksi serupa dikantor Wali Kota Palembang, yang hingga kini terkesan diabaikan saja. Kali ini, ketakutan dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":391,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[74],"tags":[54,153,154,152,122],"class_list":["post-390","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa","tag-demo","tag-dprd","tag-gubernur","tag-kereta-api","tag-pt-kai"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=390"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/390\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":392,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/390\/revisions\/392"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}