{"id":11968,"date":"2025-11-13T20:03:21","date_gmt":"2025-11-13T13:03:21","guid":{"rendered":"https:\/\/venews.id\/?p=11968"},"modified":"2026-03-05T11:23:59","modified_gmt":"2026-03-05T04:23:59","slug":"apbd-sumsel-2026-fokus-pada-ketahanan-ekonomi-dan-pembangunan-berkelanjutan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venews.id\/index.php\/2025\/11\/13\/apbd-sumsel-2026-fokus-pada-ketahanan-ekonomi-dan-pembangunan-berkelanjutan\/","title":{"rendered":"APBD Sumsel 2026 Fokus pada Ketahanan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>VENEWS<\/strong> \u2013 Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah tahun 2026 dalam Rapat Paripurna XXV dan XXVI DPRD Sumsel, Rabu (12\/11\/2025). Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara Pemprov dan DPRD menjadi tonggak penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan.<\/p>\n<p>Dalam paparannya, Herman Deru menjelaskan bahwa Rancangan APBD 2026 disusun berdasarkan tema \u201cPemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan Melalui Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.\u201d<\/p>\n<p>Ia menegaskan bahwa komposisi anggaran tahun 2026 masih difokuskan pada belanja wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. \u201cTiga sektor ini menjadi fondasi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Sumatera Selatan,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Pemerintah Provinsi Sumsel juga menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp9,63 triliun, sementara Belanja Daerah direncanakan Rp9,74 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas tinggi.<\/p>\n<p>Herman Deru menilai, kondisi ekonomi makro yang menantang menuntut kebijakan anggaran yang adaptif dan terukur. \u201cKita harus memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil, meski dalam dinamika nasional dan global yang berubah cepat,\u201d katanya.<\/p>\n<p>Ia menambahkan, kebijakan belanja diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong daya saing UMKM dan sektor pertanian. \u201cSumsel memiliki potensi besar, dan APBD adalah alat strategis untuk memaksimalkan potensi itu,\u201d tegasnya.<\/p>\n<p>Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang transparan dan berbasis hasil. Ia mengingatkan agar setiap OPD berorientasi pada output dan outcome yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.<\/p>\n<p>Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie menyampaikan bahwa kerja sama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif adalah kunci keberhasilan perencanaan anggaran. \u201cKami di DPRD mendukung penuh arah kebijakan yang pro rakyat dan berkelanjutan,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Rancangan APBD 2026, lanjut Herman Deru, disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan target pembangunan jangka menengah. Penerimaan Pembiayaan Daerah diproyeksikan sebesar Rp 108,49 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan nihil pada tahun tersebut.<\/p>\n<p>Ia berharap, seluruh program yang dirumuskan dalam APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi Sumsel. \u201cKita ingin APBD menjadi motor penggerak kemajuan daerah yang berpihak pada rakyat,\u201d ujarnya.<\/p>\n<p>Rapat Paripurna berlangsung tertib dan khidmat, dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta jajaran anggota DPRD Provinsi Sumsel.(ril)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; VENEWS \u2013 Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyampaikan arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah tahun 2026 dalam Rapat Paripurna XXV dan XXVI DPRD Sumsel, Rabu (12\/11\/2025). Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara Pemprov dan DPRD menjadi tonggak penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan berkelanjutan. Dalam paparannya, Herman Deru menjelaskan bahwa Rancangan APBD 2026 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11969,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-11968","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-palembang"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11968"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11968\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15093,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11968\/revisions\/15093"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11969"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/venews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}